MALUT-FN, Minggu/18/08/2024 Puluhan pimpinan redaksi media di Maluku Utara, melakukan penandatangann petisi mendukung Deklarasi Pilkada Damai 2024. Minggu (18/8/2024).
Penandatangan petisi dengan lima poin deklarasi itu disaksikan langsung Forkopimda Maluku Utara dan Forkopimda Kota Ternate, bertempat di Taman Nukila.
Hal tersbeur berlangsung dalam kegiatan Deklarasi Pilkada Damai tahun 2024 yang digelar oleh komunitas jurnalis Hukum dan Kriminal (Hukrim) Maluku Utara.
Kegiatan dengan tema, “Jurnalis Bersuara Wujudkan Pilkada 2024 yang damai,” ini dihadiri secara langsung Kapolda Makuku Utara Irjen Pol. Midi Siswoko, Danrem 152/Babullah Brigjen TNI Elkines Villando Dewangga. Dan dibuka resmi oleh Pj. Gubernur Maluku Utara yang diwakili Asisten III, Asrul Gailea.
Ridwan Hi. Hasan selaku Ketua Panitia Pelaksana kegiatan, saat menyampaikan laporan, mengatakan Deklarasi Pilkada damai tahun 2024 dilakukan oleh Komunitas jurnalis Hukrim, merupakan bentuk dari nasionalisme.
“Ini merupakan bentuk cinta kepada tanah air, khususnya Provinsi Maluku Utara, dalam hal menjaga dan merawat demokrasi yang baik serta ikut menciptakan pemilihan kepala Daerah yang damai di Provinsi Maluku Utara,” kata Ridwan saat acara berlangsung.
Menuerutnya, tema yang diusung itu adalah representasi pencegahan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Maluku Utara, karena dari hasil survei Bawaslu RI, Provinsi Malut masuk pada IKP kerawanan urutan ke 3, setelah posisi pertama Jakarta dan posisi ke 2 ditempati Provinsi Sulawesi Utara.
Lanjutnya, sedangkan dari hasil survei Badan Intelejen Polri, Maluku Utara pada posisi kedua IKP dan posisi pertama Jakarta.
“Intinya, kegiatan ini mengajak seluruh stakeholder, terutama TNI/Polri bersama-sama dengan Jurnalis menciptakan Pilkada damai di Maluku Utara, baik segi keamanan maupun segi pemberitaan guna menipis isi hoax dan sara,” tuturnya.
Di kesempatan tersebut Asrul Gailea selaku asisten III mewakili PJ Gubernur Malut saat memberikan sambutan dan membuka acara, mengatakan, kegiatan yang digagas oleh rekan-rekan jurnalis Hukrim ini patut diberi apresiasi, sebab Jurnalis sendiri merupakan pilar demokrasi yang memegang peranan penting dalam menyampaikan setiap informasi ke publik
“Karena ini bertepatan dengan momentum pilkada, saya kira menjadi keharusan untuk rekan-rekan jurnalis bersuara demi terciptanya pilkada yang damai dan sejuk diMaluku Utara,” kata Asrul.
Menurutnya, jika rekan-rekan media turut menyampaikan informasi yang baik bagi publik, maka tentu informasi yang bersifat hoax dan isu Sara yang sering bermunculan itu dengan sendirinya tidak akan termakan oleh masyarakat, sebab masyarakat sudah tercerdarkan dengan informasi yang disampaikan oleh media.
Hal Senada disampaikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol. Midi Siswoko saat memberikan arahan, menyampaikan bahwa, tidak bisa pungkiri peran media sangatlah krusial ditengah-tengah momentum seperti ini.
Apa lagi berdasarkan statistik Indeks kerawanan pilkada (IKP) yang ada saat ini, Maluku Utara masuk salah satu daerah terrawan dari 35 provinsi di Indonesia.
“Makanya peran media sangat dibutuhkan, sehingga disetiap kesempatan saya selalu bilang, jurnalis mampu membuat sesuatu yang baik menjadi tidak baik begitupun sebaliknya yang tidak baik menjadi baik,” kata Irjen Pol. Midi.
Jenderal bintang dua bilang, sehingga kalau berkaca pada IKP yang dikeluarkan oleh Bawaslu maupun Polri terkait pilkada di Malut sejatinya tidak harus dipikirkan soal IKP itu, “Karena saya percaya masyarakat Maluku Utara semuanya sudah cerdas dan tidak lagi gampang terhasut dengan informasi yang bersifat hoaks apa lagi dibantu dengan pemberitaan oleh rekan-rekan jurnalis saat ini,” kata Irjen Pol Midi.
Olehnya itu, dirinya berharap kepada seluruh masyarakat Maluku Utara dapat bersama-sama dengan TNI-Polri dan Pers untuk menjaga situasi Kamtibmas jelang pilkada, agar dapat terciptanya, Pilkada yang damai dan sejuk.
Sementara itu, Faujan A Pinang, mewakili wartawan senior dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan versi terbaru Polri sendiri Maluku Utara berada di posisi kedua. Ini menunjukan bahwa indeks kerawanan pemilihan umum kita sedang tidak baik.
Bahkan menurut Bawaslu ada beberapa hal, terutama netralitas penyelenggara pemilihan umum yang masih kurang baik integritasnya.
“Intinya variabel apapun yang digunakan baik dari kacamata Bawaslu maupun Polri, yang jelasnya kita saat ini di pilkada 2024 membutuhkan IKP ini paling tidak dapat bergeser dari angka posisi kedua itu,” katanya.
Menurut Faujan salah satu pemicunya adalah informasi hoax. Maka saat ini komunitas Hukrim Maluku Utara membuat kegiatan Deklarasi Pilkada Damai, dengan tujuan membantu pihak stakholder penyelenggara pemilu maupun TNI/Polri, untuk menjaga pilkada yang damai.
Turut hadir PJ Gubernur Maluku Utara yang diwakilkan oleh Asisten III Asrul Gailea, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol, Midi Siswoko, Danrem 152/Babullah Brigjen TNI Elkines Villando Dewangga serta Kapolres Ternate, Wakapolresta Tidore, Walikota Ternate, M. Tauhid Soleman Tidore. dan puluhan insan pers.
(FN)
