TIDORE-FN,Kamis/29/08/2024 Menjelang Pilkada serentak 2024, Calon Walikota Tidore Syamsul Rizal Hasdy meminta lembaga KPK,POLRI dan KEJAKSAAN untuk memantau dengan ketat pergerakan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam kaitannya dengan kemungkinan penyalahgunaan anggaran untuk mendukung pasangan calon tertentu. Permintaan ini disampaikan oleh Syamsul Rizal dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis, 29 Agustus 2024.
“Kami, pasangan SAMADA meminta Kepolisian dan Kejaksaan untuk memantau pergerakan keuangan pemerintah daerah hingga ke perangkat desa dan kelurahan. Ini penting agar alokasi anggaran benar-benar diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk membiayai calon wali kota tertentu,” tegas Syamsul Rizal di hadapan sejumlah awak media di kantor KPU Tidore.
Syamsul Rizal juga menekankan pentingnya netralitas dari jajaran penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tidore. Ia berharap kedua lembaga tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme, tanpa berpihak pada salah satu kandidat.
Menanggapi hal ini, KPU dan Bawaslu Kota Tidore dengan tegas menyatakan komitmen mereka untuk menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketua KPU Kota Tidore, Randi Ridwan, dan Ketua Bawaslu Kota Tidore, Amru Arfa, menyatakan bahwa mereka akan menjaga netralitas dan integritas dalam seluruh tahapan pilkada.
“KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan tahapan pilkada hingga selesai akan tetap mengikuti aturan main sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Menjaga integritas penyelenggara adalah komitmen kami dalam menjalankan tugas di momentum pemilihan umum ini,” ujar Randi Ridwan dan Amru Arfa dalam konferensi pers di kantor KPU Kota Tidore.
Keduanya menegaskan bahwa netralitas adalah prinsip utama yang akan terus dipegang dalam proses pemilu ini, untuk memastikan bahwa hasil pilkada dapat mencerminkan pilihan masyarakat secara adil dan transparan.
(Ris)
